PADANG – Pemerintah Kota Padang terus memperkuat koordinasi dan sinergi dengan pemerintah pusat dalam upaya percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir dan longsor yang terjadi pada akhir tahun 2025 lalu.

Di bawah kepemimpinan Wali Kota Padang Fadly Amran dan Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, Pemko Padang terus berupaya memenuhi kebutuhan warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat hingga hanyut akibat bencana tersebut melalui program pembangunan hunian tetap terpusat maupun hunian tetap mandiri.

Sejumlah program pembangunan huntap saat ini tengah dipersiapkan dan direalisasikan melalui kolaborasi berbagai pihak. Untuk huntap terpusat, pembangunan dilakukan dengan dukungan bantuan rumah dari Buddha Tzu Chi, sementara Pemerintah Kota Padang menyediakan lahan di kawasan Lubuk Minturun, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah sebagai lokasi pembangunan.

Selain itu, bantuan pembangunan huntap juga berasal dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang akan dibangun di Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh. Pembangunan huntap tersebut direncanakan menggunakan material Sepablock produksi PT Semen Padang sebagai salah satu inovasi konstruksi yang dinilai efektif dan berkualitas.

Di samping huntap terpusat, pemerintah juga mendorong pembangunan huntap mandiri melalui bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Program ini diperuntukkan bagi warga yang memiliki lahan sendiri sehingga pembangunan rumah dapat dilakukan di lokasi yang telah disiapkan oleh masyarakat penerima manfaat.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang, Hendri Zulviton, mengatakan bahwa Pemko Padang terus melakukan berbagai langkah percepatan agar masyarakat terdampak segera memperoleh hunian yang layak dan aman.

"Hingga saat ini Pemerintah Kota Padang terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, BNPB, Kementerian PKP, serta berbagai pihak lainnya untuk memastikan program pembangunan hunian tetap bagi korban banjir dan longsor dapat berjalan sesuai rencana. Ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian tempat tinggal bagi masyarakat yang terdampak bencana," ujar Hendri Zulviton.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dunia usaha, lembaga kemanusiaan, dan masyarakat menjadi kunci dalam percepatan pemulihan pascabencana di Kota Padang.

Sementara itu, Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus mengutamakan kepentingan masyarakat terdampak bencana, terutama mereka yang kehilangan tempat tinggal akibat banjir dan longsor.

"Pemerintah Kota Padang berkomitmen untuk memastikan seluruh warga yang rumahnya rusak berat maupun hanyut akibat bencana mendapatkan solusi hunian yang layak. Kami terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat serta seluruh pemangku kepentingan agar proses pembangunan hunian tetap dapat segera terealisasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat," kata Fadly Amran.

Ia berharap pembangunan huntap terpusat maupun huntap mandiri dapat menjadi solusi permanen bagi warga terdampak sekaligus mempercepat proses pemulihan kehidupan masyarakat pascabencana di Kota Padang.